Logo

Pada November 2009 ini, Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang juga Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd kembali diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo terkait dugaan kasus Kesalahan Administrasi pada kegiatan pelaksanaan Sertifikasi Guru quota tahun 2007 Kesalahan adminsitrasi ini menurut versi kejaksaan telah mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp. 900 juta lebih.

Meski demikian, tuduhan yang ditujukan kepada Deklarator Provinsi Gorontalo ini perlu disikapi dengan bijak karena realitas menunjukkan bahwa Nelson sama sekali tidak melakukan penggelapan dana sertifikasi guru. Dari seluruh guru yang menjadi peserta diklat sertifikasi guru kala itu mengaku menerima uang penginapan itu secara utuh tanpa ada potongan sepeserpun. Adilkah kita menuntut seorang Nelson yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum? Siapapun yang mengalami perlakuan seperti ini nurani kita tetap merintih mempertanyakan dimana keadilan di negeri ini. Seharusnya pihak Kejaksaan melihat persoalan ini secara luas, karena kasus kesalahan administrasi ini tidak hanya dialami oleh Gorontalo melainkan di seluruh Provinsi di Indonesia. Tidak heran bila Kejaksaan ngotot memproses persoalan ini maka seluruh Rektor di Indonesia akan diseret ke Meja Hijau. Padahal yang harus bertanggung jawab adalah Depdiknas RI, karena kebijakan Sertifikasi beserta aturan-aturan pelaksanaannya dari Direktorat PMPTK.

Jika proses terhadap Nelson ini terus berlangsung maka dikhawatirkan akan mengundang kecurigaan jangan-jangan ada tendensi tertentu yang melandasi proses ini. Dalam konteks ini ada dua pilihan yang dapat ditempuh oleh kejaksaan yakni menerbitkan Surat Penghentian Perkara (SP3) atau kedua segera menuntaskan persoalan ini ke proses penuntutan agar memiliki keputusan hukum yang pasti dari pengadilan, jangan ada kesengajaan mengulur-ngulur waktu apalagi sampai dibombardir dengan wacana yang berlebihan.

Dengan demikian masyarakat akan mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar melalui keputusan pengadilan. Yang mesti dihindari dalam proses yang menimpa Nelson ini adalah pemutarbalikkan fakta apalagi sampai memvonios Nelson bersalah. Yang berhak memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak adalah Pengadilan.

Untuk itu kita tunggu saja proses perkara ini dan diharapkan pihak Kejaksaan segera menuntaskannya agar memiliki keputusan yang pasti dari pengadilan. Banyak asumsi yang berkembang bahwa di Pengadilan nanti Nelson akan terbukti tidak bersalah karena memang kerugian Negara yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi pada proses pelaksanaan sertifikasi guru itu bukan kesalahan Nelson melainkan kesalahan prosedure administrasi dari Jakarta. Hal ini cukup beralasan karena program sertifikasi yang digelar kala itu memang tahap uji coba yang memungkinkan terjadinya banyak kesalahan adminsitrasi.
Yang jelas, seluruh guru yang telah mengikuti sertifikasi guru tahun 2007 silam dan telah menerima tunjangan profesi diyakini akan sangat prihatin dengan persoalan yang menimpa Nelson. Dalam kasus ini Nelson seakan-akan menjadi tumbal dari terpenuhinya kesejahteraan Guru di Gorontalo. (***)

GORONTALO (GEMA PGRI) Pemeriksaan terhadap Rektor Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo terkait dugaan kasus Kesalahan Administrasi pada kegiatan Sertifikasi Guru quota tahun 2007 menuai simpati warga guru khususnya peserta sertifikasi tahun 2007.
Para Guru yang sempat dihubungi beberapa waktu lalu, pada umumnya menuturkan bahwa pihak Kejaksaan diminta lebih arif dan bijaksana melihat persoalan ini karena Nelson Pomalingo yang menjadi Ketua Rayon pelaksana Sertifikasi Guru hanya melaksanakan tugas dari Depdiknas RI dan sejauh ini pelaksanaan sertifkasi guru selama 3 kali berturut-turut di Gorontalo telah berjalan lancar, sukses dan tidak menemui kendala apapun.
Nelson Pomalingo oleh para guru dinilai telah berjasa mengantarkan para pendidik di Gorontalo menjadi professional dan membebaskan para pendidik yang telah mengikuti sertifikasi dari himpitan ekonomi. Tidak hanya itu saja, menurut penilaian para guru, tuduhan yang dialamatkan kepada Ketua PGRI Provinsi Gorontalo ini terkesan aneh, mengada-ada dan tidak adil karena sebenarnya kegiatan sertifikasi sangat menguntungkan guru-guru di Provinsi Gorontalo. Lagi pula dalam kasus ini Nelson Pomalingo tidak terbukti menerima sepeserpun uang penginapan yang dipersoalkan karena uang penginapan itu diterima secara utuh oleh seluruh peserta sertifikasi.
Dari kesimpulan wawancara dengan para guru belum lama ini, pada umumnya mereka berpendapat bahwa meski terjadi kesalahan administrasi, tapi yang salah bukan Rektor UNG melainkan pihak Direktorat PMPTK di Jakarta yang terlambat mengirimkan ketentuan bahwa bukti penginapan harus dilampirkan dalam laporan. Sementara guru peserta sertifikasi sudah terlanjur menginap di rumah saudara dan kerabat yang berdekatan dengan kampus UNG sehingga uang penginapan tersebut dianggap sudah menjadi hak peserta sertifikasi.
Masih dari kesimpulan hasil wawancara dengan para guru, pada umumnya mereka menilai bahwa meski diduga terjadi kesalahan administrasi namun hal itu sebenarnya dapat dimaklumi, karena pelaksanaan sertifikasi tersebut merupakan yang pertama kali diselenggarakan dan sifatnya uji coba sehingga wajar jika terjadi kesalahan administrasi.
Menurut penafsiran guru bahwa dalam kasus ini tidak ada indikasi kerugian Negara karena memang uang penginapan tersebut sudah menjadi hak guru yang sudah dialokasikan bagi peserta. Mau nginap dimana itu terserah guru peserta sertifikasi.
Ungkapan simpati juga datang dari beberapa orang guru seperti yang dilansir oleh salah satu harian di daerah ini Jum’at (30/10) pekan lalu. Para guru tersebut diantaranya Astin Ladji Guru SMP Negeri I Batudaa, Hilda Trisnawati Guru SMP Negeri I Limboto, Yulisna Lawenga Guru SMP Negeri 2 Telaga dan Adam Dehei Guru SMP Negeri I Limboto. Mereka menilai, semestinya prestasi Nelson yang telah berhasil melaksanakan sertifikasi guru ini layak memperoleh ucapan terima kasih dari pemerintah dan masyarakat dan bukan malah disudutkan dan dijadikan tumbal dari pelaksanaan sertifikasi guru. “Sungguh tidak adil kalau Nelson yang sudah berjasa dalam sertifikasi guru harus diproses hukum sedangkan guru-guru sudah menikmati manfaat sertifikasi”, tegas Adam Dehei seperti dilansir Gorontalo Post Jum’at kemarin. Untuk itu mereka meminta agar Kejaksaan lebih arif dan bijaksana memandang persoalan ini, yakni tidak hanya melakukan pendekatan dari sudut pandang hukum tapi juga mempertimbangkan aspek lain agar memenuhi unsur keadilan.

Ditambahkan, kalaupun ada perintah untuk mengembalikan dana yang disangkakan kepada Nelson yang sesungguhnya diterima oleh guru-guru, maka pihaknya siap mengembalikan dana tersebut. Meski demikian, Hilda Trisnawati menimpali bahwa uang yang diterima oleh para peserta sertifikasi sebenarnya sudah menjadi hak guru karena memang peruntukkannya sudah jelas yakni untuk biaya nginap. “Dan kami yang menerima dana itu, bukan Pak Nelson,”jelas Hilda dengan nada sedih. (AM)

ISSN : 163-008
Diterbitkan Oleh :
PGRI Provinsi Gorontalo
Alamat Redaksi : Jalan Aloei Saboe No. 191 Kota Gorontalo, Telp. 0435-8751473,
Hp : 0813 56563838,
E-mail : gema_pgri@yahoo.com
Website : http/www.gemapgrinews.blogspot.com

Penanggung Jawab : Ketua PGRI Provinsi Gorontalo : Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd
Dewan Pengarah : Wakil Ketua PGRI Provinsi Gorontalo : - Drs. H. Weni Liputo, MM
- Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf
- Prof. Dr. H. Yosep Paramata, M.Pd
Dewan Redaksi : Hamka Manoppo, M.Pd, Mansur Mobiliu, S.Ag, M.Pd, Dra. Rama Hiola, M.Kes,
Masri Kudrat Umar, S.Pd, Lilan Dama, M.Pd, Rustam Tilome, S.Ag,
Drs. Ishak Tolinggilo, Bachtiar, S.Pd

Pemimpin Redaksi : Ali Mobiliu
Redaktur Pelaksana : Syafrianto Adam, S.Pd
Redaktur : Dra. Zuriaty Katili. Djabri Adam, A.Md
Sekretaris Redaksi : Dra. Fitria Pililie
Staf Redaksi : Agustina Mohamad
Reporter : Herol L. Samin, Jois Taludio, Rauf Noho
Iklan dan Pemasaran : Edwin Arnold Huwae, A.Ma.Tm
Penanggung Jawab Sirkulasi : Rauf Noho
Design Layout : Fahmi Hiola
Fotografer : Juliansyah TN Alpiah

Kab./Kota Jadwalkan Konkerkab

GORONTALO (GEMA PGRI) PGRI Provinsi Gorontalo pada Sabtu (31/10) lalu menggelar Konferensi Kerja Provinsi yang dihadiri langsung oleh Ketua PB PGRI Dr. Sulistyo, M.Pd, Ketua PGRI Provinsi Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Poamlingo, M.Pd, seluruh Pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota dan Cabang se Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi program kerja selama kurun waktu 1 tahun dan menyusun program kerja organisasi pada setahun mendatang.

Usai Konkerprov pada malam harinya dilanjutkan dengan kegiatan Seminar Nasional dengan pembicara Ketua PB PGRI dan Ketua PGRI Provinsi Gorontalo. Selain itu pada Minggu (15/11) PGRI Provisi Gorontalo menggelar dialog Interaktif di Stasion RRI Gorontalo dengan pembicara utama Ketua PGRI Provinsi Gorontalo.

Pada bulan ini, seluruh elemen Guru di seluruh Indonesia memperingato HUT PGRI ke-64 dan Hari Guru Nasional ke -16. Tidak heran jika di Provinsi Gorontalo, nuansa memeriahkan moment ini sangat terasa. Di Kab. Gorontalo semangat memeriahkan HUT PGRI diawali dengan Pelaksanaan Konkerkab yang dihadiri Bupati David Bobihoe Akib beserta jajaran Pemda lainnya dan dilanjutkan dengan kegiatan seremonial lainnya. Demikian pula dengan di Kab. Pohuwato, Pengurus GRI di daerah paling barat Provinsi Gorontalo ini sejak awal November sudah menggelar rapat pembahasan persiapan pelaksanaan Konkerkab dilanjutkan dengan pembahasan acara memeriahkan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Di Kab. Boalemo dan Kota Gorontalo, nampak kesibukan yang sama nampak terasa dari para elemen pendidikan di daerah ini. Menariknya di Kab. Bone Bolango kegiatan memeriahkan HUT PGRI ini dipusatkan di Kec. Kabila Bone yang turut melibatkan Pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan dan Desa. Nampaknya pula, Pemerintah desa dan masyarakat menurut informasi yang berkembang sangat bangga karena dilibatkan langsung dalam memeriahkan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. PGRI Kab. Bone Bolango dalam konteks ini dinilai memiliki terobosan baru yang ingin bersatu dengan masyarakat. Dirgahayu PGRI dan Guru Nasional tahun 2009. (AM)

GORONTALO (GEMA PGRI) Guru sebagai garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pendidikan saat ini dan kedepan harus mampu mengembangkan dirinya sebagai pendidik yang berkualitas. Hal ini merupakan tuntutan yang tak terelakkan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu yang pada akhirnya akan melahirkan output pendidikan berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas pula.
Disisi lain, komitmen tersebut menjadi wajib hukumnya ketika berbagai tuntutan dan aspirasi guru yang disuarakan melalui organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang terus diapresiasi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya terutama tuntutan kesejahteraan guru yang dari tahun ke tahun terus direalisasikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.
Berbicara tentang PGRI, siapapun tidak dapat memungkiri bahwa selama ini kiprahnya terus mendapat perhatian karena gerakannya yang begitu intens bahkan boleh disebut cukup militan dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Tahun 2010 misalnya, ada khabar gembira bahwa Pemerintahan SBY menargetkan akan mengalokasikan anggaran Rp. 200 Trilyun untuk pendidikan. Hal ini merupakan realisasi tuntutan PGRI selama ini yang menyerukan agar pemerintah mengalokasikan anggaran 20 persen sesuai amanat konstitusi. Tidak tanggung-tanggung untuk merealisasikan tuntutan itu, PGRI menggugat pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi yang akhirnya dimenangkan oleh PGRI.
Tidak hanya itu saja, PGRI juga berhasil meloloskan aspirasi guru yang belum sarjana dan sudah berusia 50 tahun ke atas untuk tidak lagi disertifikasi. Tuntutan ini pun diapresiasi oleh pemerintah. Perjuangan PGRI yang paling substansial dan berpengaruh terhadap nasib Guru kedepan adalah lahirnya UUGD. Seandainya PGRI tidak memperjuangkan hal ini, nasib guru dan dosen dalam 10 tahun kedepan dipastikan tidak akan pernah beranjak dari keprihatinan demi keprihatinan. Demikian pula dengan anggaran pendidikan, tidak hanya Guru yang patut berterima kasih kepada PGRI tapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena dengan perjuangan PGRI tersebut anggaran pendidikan dari tahun ketahun terus meningkat.
Bagaimana dengan PGRI Provinsi Gorontalo?, Dalam rentang 2 periode kepengurusannya, PGRI Provinsi Gorontalo yang dikomandoi Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd terus melakukan berbagai terobosan-terobosan penting diantaranya melakukan pertemuan-pertemuan dengan segenap pengurus dan anggota PGRI hingga ke cabang-cabang guna menjaring dan menyerap aspirasi guru, memberdayakan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI melalui pendampingan dan konsultasi hukum kepada guru yang bermasalah, mendorong kiprah Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI, diantaranya pembangunan SD PGRI di Kec. Mootilango, mengupayakan pembangunan Gedung Guru yang saat ini dalam tahap penyelesaian, melakukan audensi dan peretemuan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten-Kota guna menyampaikan aspirasi guru serta ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan PGRI di tingkat nasional. untuk tahun 2009-2010 ini, PGRI Provinsi Gorontalo menurut rencana akan kembali turun ke lapangan untuk menjaring aspirasi guru untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah Provinsi termasuk DPRD Provinsi –Kabupaten /Kota hasil Pemilu legislatif 2009.
Semua ini patut dan layak direnungkan bersama bahwa kiprah organisasi PGRI secara langsung maupun tidak langsung telah ikut mewarnai dinamika pendidikan di secara keseluruhan maupun ikut berkontribusi memberikan andil pemikiran terhadap produk kebijakan pemerintah. tidak heran jika komitmen pemerintah terhadap pendidikan akhir-akhir kita lihat menunjukan perubahan ke arah yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Hal ini tentu tidak datang begitu saja melainkan sebuah proses yang lahir dari sebuah perjuangan. Perlu diakui bahwa PGRI selama ini begitu getol, konsisten dan tanpa kenal lelah melakukan pendekatan dan pressure kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah agar memiliki perhatian terhadap penyelenggaran pendidikan secara keseluruhan
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sejauh mana kepedulian, perhatian, dan komitmen guru dan elemen pendidikan sebagai anggota PGRI sendiri?” Guru di luar negeri sana yang tergabung dalam organisasi EI saja begitu perduli dengan PGRI, lantas kita sebagai warga PGRI sendiri sudah sejauhmana kepedulian itu lahir?”, apakah sudah cukup hanya dengan membayar Iuran PGRI setiap bulannnya?”. Para Guru dimanapun berada sudah saatnya membuka mata, membuka hati, merenung dan memahami secara jernih bahwa organisasi PGRI telah berbuat banyak bagi kepentingan anggota PGRI sendiri. Persoalannya adalah, tidak semua kegiatan dan perjuangan PGRI, baik PGRI Pusat dan daerah yang tidak terpublikasikan ke tengah Guru, walaupun dipublikasikan tapi tenggelam oleh hiruk pikuk pemberitaan peristiwa demi peristiwa lain yang begitu dahsyat menyita waktu dan perhatian kita. (Ali Mobiliu)