Logo

GEMA PGRI) - Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bone Bolango yang saat ini dipimpin Ridwan Tohopi kembali menuai sorotan. Salah seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kab. Bolango mengaku sangat kecewa terhadap perilaku oknum BKD Kab. Bone Bolango yang ditengarai mengenakkan uang tebusan SK mutasi terhadap para guru yang dimutasikan.
Kepala Cabang Diknas Kecamatan yang tidak ingin namanya dipublikasikan tersebut mempertanyakan aturan yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan SK Mutasi yang diberlakukan kepada guru karena tidak menggunakan Kwitansi. Menurutnya, jika hal itu merupakan ketentuan Pemerintah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, pihaknya dan para guru tidak mempersoalkannya. Para guru yang pernah menebus SK Mutasi mengaku dimintai Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 tanpa ada kwitansi.
Kepala Cabang Diknas ini menduga, kurangnya koordinasi BKD dengan pihak Diknas ketika melakukan mutasi terhadap guru menurutnya memang sengaja dilakukan sebagai lahan untuk meraup sumber pendapatan illegal. Untuk itu Ia menyayangkan mutasi guru di Bone Bolango seakan menjadi barang mainan, dimana SK Mutasi dapat menjadi sumber untuk meraup keuntungan oleh pihak-pihak tertentu.
Kepada Pemerintah Daerah, Kepala Cabang Diknas yang cukup vokal ini mengharapkan agar mutasi guru diperlakukan secara khusus yakni diserahkan kembali pengurusannya di Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango. Menurut pengalamannya, sebelum urusan mutasi diserahkan kepada BKD, mutasi guru tidak menimbulkan persoalan seperti sekarang karena dilakukan secara prosedural, sesuai kebutuhan dan telah melalui mekanisme Baperjakat yang ada di Dinas Pendidikan.(AM)