Logo

Di kancah perpolitikan dan pemerintahan di Provinsi Gorontalo serta di kalangan masyarakat, sosok Iwan Bokings dikenal sebagai figure Bupati yang cukup fenomenal. Setiap ucapan, sikap dan keputusannya yang terkadang memunculkan kontroversi dan menjadi bahan pembicaraan hangat di tataran publik. Untuk saat ini, Ia merupakan satu-satunya Bupati di Gorontalo yang mendapat julukan simpatik sebagai Panglima Rakyat Miskin. Julukan itu merupakan refleksi keberpihakannya, sikap dan suaranya yang tegas serta lantang membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat miskin.
Demikian pula halnya di bidang pendidikan, Iwan Bokings boleh disebut merupakan sosok Bupati di Provinsi Gorontalo yang cukup berani mengambil terobosan demi guru dan pendidikan. Buktinya, ketika daerah lain enggan memberikan TKD kepada para guru karena alasan anggaran APBD yang tidak cukup, justru Bupati Iwan Bokings mengambil langkah berani memberikan TKD kepada para guru. Dengan keputusannya itu, terkuak sudah jawaban bahwa anggaran yang tidak cukup bukan alasan yang tepat untuk tidak mensejahterakan guru. Bukan hanya itu saja, Tunjangan Guru terpencil di Kab. Bertasbih yang mencapai Rp. 1.500.000 per guru ternyata merupakan yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Hebatnya lagi, tunjangan guru terpencil ini diterima secara rutin dan teratur oleh para guru di Kab. Boalemo.
Jika dikalkulasi, penghasilan seorang guru terpencil yang telah tersertifikasi di Kab. Boalemo mencapai angka Rp. 5 juta sampai Rp. 6 juta per bulan. Bisa dibayangkan jika pasangan suami isteri berprofesi sebagai guru terpencil, anda sudah bisa hitung berapa penghasilan mereka terima setiap bulannya.
Terkait dengan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD, Kab. Boalemo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan telah melampaui ketentuan Undang-Undang yakni 23 persen di luar gaji dan tunjangan guru. Angka 23 persen tersebut dikatakan murni anggaran pendidikan diluar komponen gaji dan tunjangan guru karena berbagai indikator yang telah dibuka kepada publik secara transparan.
Dibagian lain, dalam rangka perluasan akses pendidikan, Pemerintahan Iwan Bokings juga menerapkan kebijakan yang mengarah pada kemandirian output pendidikan. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah daerah membangun sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan potensi kawasan. Di Paguyaman Pantai misalnya dibangun SMK Rumput laut, di Tilamuta ada SMK otomotif dan bangunan, SMK Pertanian di Wonosari dan Dulupi dan SMK Perikanan di Botumoito. Semua ini diarahkan untuk mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai potensi kawasan yang kelak diharapkan ia mampu meng